Tulisan ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa atas lukisan sebagai benda bergerak yang berpindah tangan secara ilegal melintasi batas yurisdiksi negara asal. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum sekunder yang relevan. Penelitian ini mengkaji titik-titik pertalian seperti lex rei sitae, lex patriae, lex mobilia sequuntur personam, teori most significant relationship, dan doktrin serta teori hukum lainnya yang menentukan hukum mana yang berlaku terhadap benda bergerak yang berpindah tangan secara tidak sah. Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam menetapkan forum yang berwenang dan pemberlakuan stelsel hukum yang sesuai dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Tulisan ini membahas dua studi kasus, yaitu kasus restitusi lukisan karya Camille Pissarro dalam perkara Cassirer v. Thyssen-Bornemisza Collection Foundation dan kasus lukisan Self Portrait with Pipe karya Affandi milik keluarga Nitisastro. Kedua kasus menunjukkan pola serupa: keluarga pemilik awal mengklaim kepemilikan atas lukisan yang sudah berpindah ke yurisdiksi asing, namun tidak berhasil mendapatkan kembali objek seni tersebut melalui proses restitusi. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan sistem hukum, status pembeli beritikad baik, serta mekanisme pengakuan lintas yurisdiksi menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan klaim restitusi. Selain itu, keberadaan instrumen hukum nasional dan internasional turut memengaruhi kemungkinan pengembalian lukisan kepada pemilik sahnya. Penulis menyimpulkan bahwa pelindungan hukum terhadap objek seni yang berpindah tangan secara ilegal membutuhkan harmonisasi prinsip HPI serta kerangka kerja sama antarnegara yang efektif dalam praktiknya.

---

This paper analyzes the application of Private International Law principles in resolving disputes over paintings as movable property that have been illegally transferred across national jurisdictions. The author adopts a doctrinal research method by examining relevant legal principles and secondary legal sources. The study explores connecting factors such as lex rei sitae, lex patriae, lex mobilia sequuntur personam, the most significant relationship theory, and other relevant doctrines that determine the applicable law governing unlawfully transferred movable property. These principles are essential in determining the most appropriate forum and the applicable law for resolving cross-border disputes. The paper discusses two case studies: the restitution of Camille Pissarro’s painting in Cassirer v. Thyssen-Bornemisza Collection Foundation and the case of Self Portrait with Pipe by Affandi, owned by the Nitisastro family. Both cases reveal a similar pattern: the original owners’ families asserted ownership claims over artwork transferred to foreign jurisdictions but ultimately failed to recover the paintings through restitution mechanisms. This study finds that differences between legal systems, the status of good faith purchasers, and the recognition mechanisms across jurisdictions are critical factors influencing the outcome of restitution claims. Additionally, the presence of national and international legal instruments significantly impacts the possibility of returning the artwork to its rightful owner. The author concludes that ensuring legal protection for artworks that have been illegally transferred requires harmonization of Private International Law principles and an effective framework for international legal cooperation.