Perjanjian jual beli tanah memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal pengalihan hak kepemilikan atas tanah. Di Indonesia, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, termasuk secara di bawah tangan, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, praktik jual beli tanah tanpa akta otentik dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan serta tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum jual beli tanah di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan hukum yang lebih konkret dan komprehensif. Dalam sistem common law, perjanjian jual beli tanah wajib dibuat secara tertulis sesuai prinsip Statute of Frauds. Selain itu, penerapan prinsip good faith, penggunaan escrow accounts, perlindungan melalui title insurance, serta penerapan specific performance sebagai upaya hukum wanprestasi, memberikan kepastian dan perlindungan lebih kuat bagi pembeli. Sementara di Indonesia praktik jual beli tanah secara di bawah tangan masih terjadi dan diakui terbatas sebagai alat bukti, sistem hukum Amerika Serikat menawarkan mekanisme yang lebih ketat dan efektif dalam mencegah wanprestasi serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pembeli. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi atau penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan hukum yang lebih progresif untuk meningkatkan kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi properti.

---

Land sale and purchase agreements play a crucial role in ensuring legal certainty for the parties involved, particularly in the transfer of ownership rights. In Indonesia, such agreements may be made orally or in writing, including informal agreements, based on the principles of freedom of contract and consensualism as stipulated in the Indonesian Civil Code. However, informal land transactions often lead to legal disputes, especially in cases of breach of contract (wanprestasi), due to the weaker evidentiary power of private agreements and the lack of strong legal protection for buyers. This research aims to compare the legal framework governing land sale and purchase agreements in Indonesia and the United States, as well as to evaluate the effectiveness of legal protection for aggrieved parties. The study employs a normative juridical method with a comparative law approach. The findings indicate that the United States provides a more comprehensive legal protection system. Under its common law system, land sale agreements must be made in writing in accordance with the Statute of Frauds. Moreover, the application of the good faith principle, the use of escrow accounts, title insurance, and the remedy of specific performance in breach of contract cases offer stronger protection and legal certainty for buyers. While informal land sale transactions (underhand agreements) still occur in Indonesia and are recognized to a limited extent as evidence, the legal system of the United States offers stricter and more effective mechanisms to prevent breaches of contract and to provide stronger legal protection for buyers. Therefore, Indonesia should consider adopting or adapting progressive legal mechanisms to strengthen legal certainty and fairness in land transactions.