Praktik persekongkolan post bidding dalam pengadaan barang dan jasa menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama karena bentuk komunikasi yang terjadi antar pelaku usaha sulit dibuktikan secara hukum. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana unsur dan pertanggungjawaban hukum terhadap praktik post bidding menurut hukum persaingan usaha, serta bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menanggulangi praktik post bidding tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi mekanisme hukum yang tersedia dalam mengatasi praktik tersebut. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 dan kasus e-KTP sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur utama dari praktik post bidding adalah adanya komunikasi dan kesepakatan antara pelaku usaha setelah proses lelang yang dapat merugikan persaingan sehat, namun pembuktiannya masih menghadapi dilema karena tidak adanya definisi hukum yang eksplisit mengenai bentuk komunikasi yang dimaksud. Di sisi lain, peran KPPU masih terbatas karena putusannya dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan, yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pembaruan pedoman pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait pembuktian komunikasi terselubung, serta penguatan kewenangan KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar KPPU menyusun panduan pembuktian persekongkolan post bidding dan memperkuat koordinasi dengan lembaga peradilan untuk mencegah pengguguran putusan yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum persaingan.

---

The practice of post-bidding collusion in the procurement of goods and services poses serious challenges in the enforcement of competition law in Indonesia, especially because the form of communication that occurs between business actors is difficult to prove legally. This research formulates two main questions, namely: how are the elements and legal responsibility for post-bidding practices according to competition law, and how is the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in tackling such post-bidding practices. This research aims to understand and evaluate the available legal mechanisms in addressing the practice. The researcher uses a normative juridical method with a statutory approach and case study of KPPU Decision Number 17/KPPU-L/2022 and the e-KTP case as material for analysis. The results of the research show that the main element of the post-bidding practice is the existence of communication and agreement between business actors after the auction process that can harm fair competition, but the proof still faces a dilemma due to the absence of an explicit legal definition regarding the form of communication in question. On the other hand, the role of KPPU is still limited because its decisions can be annulled by the judiciary, which causes overlapping authority and blurs legal certainty. This research concludes that there needs to be a revision of the implementation guideline of Article 22 of Law No. 5 Year 1999 regarding the proof of covert communication, as well as the strengthening of KPPU’s authority in resolving competition law cases. Therefore, the author suggests that KPPU compile a guide for proving post-bidding collusion and strengthen coordination with the judiciary to prevent the annulment of decisions that impact the effectiveness of competition law enforcement.