Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum dokter spesialis kejiwaan (psikiater) dalam melakukan peresepan obat ansiolitik, khususnya yang tergolong psikotropika golongan IV, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Obat ansiolitik, seperti alprazolam, memiliki peran penting dalam terapi gangguan kecemasan, namun berpotensi disalahgunakan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan wawancara dengan narasumber ahli. Fokus utama adalah menganalisis tanggung jawab hukum psikiater dalam pemberian resep, pengawasan peredaran obat, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat malpraktik atau persekongkolan dalam penyalahgunaan obat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikiater memiliki kewajiban profesional dan hukum untuk memberikan resep sesuai dengan standar medis dan kode etik kedokteran, serta bertanggung jawab atas potensi penyalahgunaan obat yang mereka resepkan. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi administratif, etis, maupun pidana, termasuk pencabutan izin praktik. Penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan pengawasan, edukasi profesi, dan penegakan hukum yang ketat guna melindungi pasien dan menjaga integritas profesi psikiater dalam sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

---

This research examines the legal responsibility of psychiatric specialists (psychiatrists) in prescribing anxiolytic drugs, particularly those classified as Schedule IV psychotropic substances, based on the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropic. Anxiolytic drugs, such as alprazolam, play a significant role in the treatment of anxiety disorders but have the potential for misuse, which may lead to health and legal risks. This research employs a doctrinal normative method with qualitative analysis of primary legal regulations, secondary legal materials, and interviews with expert informants. The primary focus is to analyze the legal responsibilities of psychiatrists in prescription issuance, drug circulation supervision, and the legal consequences arising from malpractice or conspiracy in the misuse of these drugs. The findings indicate that psychiatrists have professional and legal obligations to prescribe in accordance with medical standards and the medical code of ethics, as well as accountability for the potential misuse of drugs they prescribe. Violations may result in administrative, ethical, and criminal sanctions, including the revocation of practice licenses. This study provides recommendations for strengthening supervision, professional education, and strict law enforcement to protect patients and maintain the integrity of the psychiatric profession within Indonesia’s mental health care system.