Fenomena Pilkada dengan mekanisme kotak kosong menimbulkan polemik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dan Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi aturan pertama sebagai landasan alternatif bagi pemilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal yang menggunakan mekanisme kotak kosong sebagai pilihan alternatif serta pengaruhnya terhadap hasil Pilkada dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif serta studi komparatif untuk mengetahui pengaruh mekanisme kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal, dampaknya terhadap hasil Pilkada, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa mekanisme kotak kosong secara normatif telah menjamin hak konstitusional pemilih untuk menolak calon tunggal serta telah menjaga keberlanjutan pemerintahan tanpa dilakukannya penundaan yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kekosongan kepemimpinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh desain surat suara yang kurang informatif, minimnya sosialisasi, serta tidak adanya aturan mengenai kampanye atas kotak kosong, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi dan teknis pemilu. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan desain terhadap surat suara dengan informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan kepastian terhadap pemilih dalam memilih kepala daerah, serta sosialisasi dan penguatan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat menciptakan Pilkada dengan kepastian hukum serta adil dan demokratis.

---

The phenomenon of regional elections with a blank ballot mechanism has sparked controversy in Indonesia's democratic system. Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015 and Article 54C of Law No. 10 of 2016 serve as the first regulations providing an alternative basis for voters to express their approval or disapproval of a single candidate pair. This study analyzes how regional elections with a single candidate using the blank ballot mechanism as an alternative option are conducted, as well as its impact on election results within Indonesia's democratic system. The research employs a normative legal method and comparative study to examine the influence of the blank ballot mechanism in regional elections with a single candidate, its impact on election outcomes, and its implications for Indonesia's democratic system. Based on the research conducted, it was found that the blank ballot mechanism has normatively guaranteed voters' constitutional right to reject a single candidate and has maintained the continuity of government without prolonged delays that could result in a leadership vacuum. However, in practice, it is still hindered by the lack of informative ballot design, insufficient socialization, and the absence of rules regarding campaigns for the blank box, which could lead to legal uncertainty. Therefore, improvements to election regulations and technical aspects are necessary. In this regard, changes should be made to the ballot design to include more informative content, thereby providing certainty to voters in selecting local leaders, as well as enhancing public awareness and political education to create local elections that are legally certain, fair, and democratic.