Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pemegang polis dalam praktik penyembunyian (concealment) terhadap informasi oleh agen asuransi di Indonesia dengan berfokus pada studi kasus pada Putusan Nomor 711/PDT/2020/PT DKI. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis-normatif berupaya mengisi kekosongan hukum terkait ketidakjelasan proporsionalitas tanggung jawab antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung ketika terjadi pelanggaran hukum oleh agen asuransi. Dalam hal ini seringkali perusahaan asuransi melakukan praktik lempar tanggung jawab kepada agen, sehingga tidak ada dasar yang jelas bagi pemegang polis untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kepada agen atau perusahaan asuransi sehingga penelitian ini juga aka menganalisis mengenai proporsionalitas tanggung jawab tersebut serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen asuransi. Dalam kasus ini, agen asuransi telah melakukan praktik penyembunyian atau concealement yang merupakan pelanggaran pada prinsip iktikad baik. Lebih lanjut, perusahaan asuransi memegan tanggung jawab penuh atas kerugian materiil yang diderita pemegang polis akibat tindakan agen asuransi berdasarkan prinsip vicarious liability. Oleh karena itu, disarankan kepada perusahaan asuransi dan agen asuransi untuk memperkuat pengawasan terhadap agen dan memberikan informasi secara jelas dan menyeluruh, serta adanya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis dan mencegah praktik lempar tanggung jawab yang menimbulkan kerugian bagi pemegang polis.

---

This research examines the legal protection of policyholders' rights in the practice of concealment of information by insurance agents in Indonesia, with a focus on the case study of Decision Number 711/PDT/2020/PT DKI. This study uses a juridical-normative method to try to fill the legal gap related to the unclear proportionality of liability between insurance companies as insurers and policyholders as the insured when a legal violation is committed by an insurance agent. In many cases, insurance companies tend to shift the blame onto agents, leaving no clear legal basis for policyholders to seek compensation either from the agent or the insurance company. Therefore, this study also analyzes the proportionality of such liability and the form of accountability borne by insurance companies for legal violations committed by their agents. In this case, the insurance agent engaged in concealment, violating the principle of utmost good faith. Furthermore, the insurance company bears full responsibility for the material losses suffered by the policyholder due to the agent’s actions, based on the principle of vicarious liability. It is therefore recommended that insurance companies and agents strengthen oversight of agents and provide clear and comprehensive information, as well as that regulatory harmonization be pursued to ensure legal certainty for policyholders and prevent blame-shifting practices that cause losses to policyholders.