Penelitian ini menganalisis konsep darurat atau state of emergency yang didasarkan pada prinsip kebutuhan, yaitu hak negara untuk bertindak demi integritasnya, menunjukkan adanya kewajiban konstitusional yang lebih tinggi dalam situasi darurat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji respons Pemerintah Orde Baru terhadap krisis moneter 1998, khususnya penggunaan Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip kebutuhan diaplikasikan dalam konteks krisis ekonomi, memungkinkan tindakan legislatif darurat untuk menyelamatkan stabilitas negara. Lebih lanjut, relevansi konsep darurat juga terlihat pada Undang-Undang Mobilisasi, yang memungkinkan pengerahan seluruh sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman serius terhadap pertahanan dan keamanan negara. Hasil penelitian merekomendasikan penyusunan undang-undang keadaan darurat yang komprehensif terkait Pasal 12 UUD 1945 dan penguatan kriteria "kegentingan yang memaksa" dalam penerbitan Perpu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, demi memastikan instrumen hukum darurat dapat berfungsi secara efektif dan akuntabel.

---

This research analyzes the concept of emergency or state of emergency based on the principle of necessity, namely the right of the state to act for the sake of its integrity, indicating the existence of higher constitutional obligations in emergency situations. Using a normative legal research method with a literature study, this research examines the New Order Government's response to the 1998 monetary crisis, specifically the use of Article 22 of the 1945 Constitution to issue Perpu Number 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law. This Perpu is a clear example of how the principle of necessity is applied in the context of an economic crisis, allowing emergency legislative action to save the stability of the state. Furthermore, the relevance of the concept of emergency is also seen in the Mobilization Law, which allows for the deployment of all national resources in the face of serious threats to the country's defense and security. The results of the study recommend the drafting of a comprehensive emergency law related to Article 12 of the 1945 Constitution and the strengthening of the criteria of “compelling urgency” in the issuance of Perpu based on Article 22 of the 1945 Constitution, in order to ensure that emergency legal instruments can function effectively and accountably.