Asuransi rangka kapal (marine hull and machinery insurance) merupakan bentuk proteksi terhadap risiko kerusakan fisik kapal dan mesin yang mengiringi kegiatan pelayaran. Dalam praktiknya, pengajuan klaim asuransi kerap melibatkan unsur kelalaian dari pihak tertanggung, sehingga memunculkan urgensi analisis terhadap doktrin pembagian pertanggungjawaban, khususnya contributory negligence dan comparative negligence. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan doktrin tersebut dalam hukum asuransi Indonesia serta bagaimana Mahkamah Agung menerapkannya dalam Putusan No. 521/PK/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan hukum positif dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin contributory negligence yang awalnya menganut prinsip all or nothing, telah berevolusi menjadi sistem comparative negligence yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dalam kasus yang dianalisis, Mahkamah Agung mempertimbangkan tingkat kontribusi kelalaian tertanggung secara proporsional untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan progresif yang bersumber dari common law dalam menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi comparative negligence dalam perjanjian asuransi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pembentukan sistem pembagian tanggung jawab dalam konteks hukum asuransi kapal menjadi landasan penting menuju efisiensi hukum dan ekonomi di tengah kompleksitas transaksi maritim.

---

Indonesian antitrust law prohibits companies from entering into agreements with competing companies in order to prevent distortion of competition in the market. In practice, direct evidence to prove agreements is becoming increasingly difficult to establish, leading to the emergence of indirect evidence, namely communication evidence and economic evidence, to prove unwritten agreements. The economic concept of price parallelism exists to depict price fixing among companies without a conscious agreement, but it is likely to be based on an unwritten agreement among companies that violates antitrust law. Price parallelism essentially can be used as economic evidence, but its validity depends on certain factors. The focus of this research is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in Indonesian antitrust law. Using a descriptive doctrinaire research method, the results show that the relevance between price parallelism and Indonesian antitrust law must be based on the fact of whether or not there were agreements between companies that caused price parallelism. Meanwhile, the validity of price parallelism as economic evidence must be based on factor-plus analysis related to agreements among companies, the independence of companies, and other factors that could cause price parallelism