Hasil Pencarian

Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query

Vitanova Saputri, author

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Jabal Altariq, author

Tinjauan yuridis : perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia antara UU no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bahan perbandingan hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24735

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Justin Adrian, author

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining

[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42990

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Burke, Barlow, Jr.

Mineral law cases and materials/ Barlow Burke, Jr.; Robert E. Beck. Cyril A. Fox, Jr

Amerika: St. Paul, Minn, 1994

343.730 77 BUR m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Savitri Nur Setyorini, author

Kewenangan negara dalam pemberian izin pertambangan mineral radioaktif = State authority in granting radioactive mineral mining permit

ABSTRAK
Mineral radioaktif merupakan salah satu sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Hingga saat ini perihal pengaturan mengenai pemberian izin pertambangan mineral radioaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belumlah jelas. Terlebih lagi, apabila mineral...

2016

T46108

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shahira Nurania, author

The Regulation and Implementation of Bid-Rigging in the Extractive Industry Procurement: Comparative Study of Indonesia and Australia = Pengaturan dan Implementasi Bid-Rigging dalam Tahap Pengadaan di Industri Ekstraktif: Studi Komparasi Indonesia dan Australia

Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani, author

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Joni Tua, author

Kebijakan dari daerah otonom terhadap investasi pertambangan umum di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S23868

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulida Ningtari, author

Analisis kedudukan PKP2B berdasarkan perubahan ketentuan mengenai kontrak pertambangan menurut UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Analysis coal mining agreement position based on amandement of provisions on mining contracts according to law number 11 of 1967 regarding principal provisions of mining and law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun...

2014

S54482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizqi Tsaniati Putri, author

Tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus PT Ridlatama Tambang Mineral) = Overlapping mineral and coal mining business license (Case study PT Ridlatama Tambang Mineral)

Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif...

2014

S57722

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian