Ditemukan 268 dokumen yang sesuai dengan query
Dessi, author
ABSTRAK
Sistem kewarisan di Minangkabau sangat berbeda
dengan sistem kewarisan adat yang lain. Minangkabau
mengenal adanya harta pusaka kaum yaitu harta pusaka
tinggi dan harta pusaka rendah. Orang yang sangat
berpengaruh dan mempunyai kuasa penuh terhadap harta
pusaka kaum adalah mamak kepala waris atau lebih
dikenal dengan sebutan Mamak. Mamak di Minangkabau
pada umumnya adalah seorang laki-laki yang...
2005
T36893
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Achmad Ubbe, author
ABSTRAK
Melalui UU RI. No. 1 Daruxat Tanun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" rnemperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di...
2007
D1111
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
H. Hilman Hadikusuma, author
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
346.05 HIL h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Samosir, Djamanat, 1959-, author
Analysis on adat law in Indonesi...
Bandung: Nuansa Aulia, 2013
340.57 SAM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Prins, Jan, author
Bandung: Sumur Bandung, 1954-1960
BLD 340.57 PRI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Soepomo, author
Soekamiskin: Gedrukt in de Strafgevangenis, [1933]
BLD 347.099 1 SOE a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soekanto, author
Buku ini pidato Dr. Mr. R. Soekanto yang diucapkan pada pelantikan sebagai guru besar luar biasa dalam hukum adat Indonesia di Universitas Indonesia, cabang Makasar pada tanggal 19 April 1955 .....
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
K 959.802 2 SOE p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Morison, Hermanus Hendricus, author
Buku ini merupakan hasil disertasi dari Hermanus Hendricus Morison. Buku ini membahas mengenai hukum adat, yaitu Mendapo Hiang di daerah Korintji, daerah Sumatera bagian Selatan dan daerah Minangkabau. Dijelaskan pula mengenai unsur-unsur dalam masyarakat, pemangku adat, serta penguasa daerah dan gelar-gelar yang mereka pakai. Serta diberi pula penjelasan mengenai hukum...
Batavia: Druk De Unie, 1940
BLD 340.57 MOR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Achmad Ubbe, author
ABSTRAK
Melalui UU RI. No. 1 Daruxat Tanun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" memperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D877
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ryan Muthiara Wasti, author
ABSTRAK
Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Salah satunya adalah lembaga perwakilan masyarakat adat yang
memperlihatkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup hingga sekarang.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya
mengakomodir nilai-nilai adat di setiap daerah terutama perwakilan adat di Nagari
Minangkabau....
2016
T46631
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library