Hasil Pencarian

Ditemukan 113 dokumen yang sesuai dengan query

Desintha Putri, author

Tinjauan Yuridis mengenai wewenang pejabat Lelang Untuk membeli barang bergerak Yahg Dilelang di Hadapannya (problematika ketidakharmonisan peraturan perundangan di bidang lelang) = Judicial review due to the authority of the auction officer to purchase the moving goods hich auctioned in front of him (disharmony issues of the auction regulations)

Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21670

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yuda Prinada, author

Representasi Kekuasaan dalam Cerpen: "Penguburan Kembali Sitaresmi" Karya Triyanto Triwikromo = Power Representation in the Short Story: "Penguburan Kembali Sitaresmi" By Triyanto Triwikromo

Karya sastra ditulis berdasarkan imajinasi dan realitas kehidupan. Salah satu realitas tersebut adalah masalah kekuasaan. Cerita pendek berjudul “Penguburan Kembali Sitaresmi” karya Triyanto Triwikromo merupakan contoh karya sastra yang mengusung isu kekuasaan dengan latar tahun 1965. Penelitian ini bermaksud menunjukkan representasi kekuasaan yang tercermin dalam cerpen “Penguburan Kembali Sitaresmi” karya...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Rike Yolanda Sari, author

Kedudukan fungsi dan kewenangan Perguruan Tinggi badan hukum dalam konsepsi organ negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 = Function authority and legal position as a perguruan tinggi negeri badan hukum in conception of state organ of the constitution of Indonesia

Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39658

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maxwell, Robert L., author

Maxwell's guide to authority work

Chicago: American Library Association, 2002

025.322 2 MAX m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yanti Novita Sari, author

Perwalian anak di bawah umur yang diberikan kepada ayah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (analisis penetapan nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn) = The guardianship of an underage child by a father in the perspective of indonesia law (analysis case number 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn)

Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Perkasa, author

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merugikan korban, termasuk keluarga korban dan masyarakat, karena korban sebagai pihak yang paling dirugikan tidak memiliki peran apapun dalam pengambilan keputusan pemberian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46728

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fetrycia Angela Octory, author

Tanggung jawab negara dan international seabed authority terhadap kegiatan sponsorship di Kawasan Dasar Laut Internasional = Responsibility of state and the international seabed authority against sponsorship activities in the international seabed area

[ABSTRAK
Kegiatan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi.Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur, dan terdapat dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982,Agreement for the Implementation of...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendry Chandra, author

Penilaian Kembali Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan dan akibat Hukum Kewajiban Divestasi Saham Pada PT XYZ Corporindo (Studi Kasus PT XYZ Corporindo sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank ABC, Tbk) = Reassessment of Controlling Shareholder of PT Bank ABC Tbk by Financial Services Authority and Law Impact on the Divestment Obligation (Case Study PT XYZ Corporindo as Controlling Shareholder PT Bank ABC, Tbk)

Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ilham, author

Al-bugisi dan pendidikan kader ulama

Pasca wafatnya Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir, maka estafet otoritas keagamaan beralih kepada golongan ulama. Mereka adalah pewaris para nabi, menyebarkan agama Islam, menuntun umat ke jalan yang benar. Menjadi rujukan dalam berbagai macam problematika, mulai dari hal-hal yang terkait dengan agama hingga masalah kenegaraan. Karena itu ulama memiliki peran...

Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018

297 JPAM 31:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian