Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
All state need legislation contained legal rules to regulate all aspects of citizen life. the authority for making legislation is regulated in 1945 constitution. In Indonesia types and structure of legislation are still not yet a consensus among lawyers. but in the decree of people consultative assembly No. XX/MPRS/1966 especially...
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agrarian law No. 5 of 1960 and Government Regulation No.10 of 1961 regarding land registration stated that land registration made a legal certainty for the land owner. But in faact, especially for the low income rural community there was a tendency to be reluctant to register their land. This research...
343 JPIH 17 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The process of village budget decision is always preceded by a discussion between the village head and the village Community centre (lmd). The discussion will determine the success of village budget composition...
343 JPIH 17 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Reformation movement at the end of the 20th century changed some rules of the 1945 constitution. That movement among others changed state organs having authorities to make law. At first president used to be a state organ of law maker with consent of Parliament (Article 5 paragraph 1 of the...
2006
340 JEPX 26:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hermawan Susanto, author
Tesis ini menganalisis lembaga kepresidenan dalam persepektif konstitusi dan praktik, dengan mengurai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sesuai konstitusi dengan praktik. Gap yang ditemukan dijadikan langkah awal dalam merekonstruksi kantor kepresidenan. Rekonstruksi dilakukan menggunakan the McKinsey 7S Framework¸ yang meliputi variabel: style, skills, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46234
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Regulasi Pengololahan ( dalam segala aspeknya ) bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan urusan dari pemerintah pusat, kecuali sekedar penentuna kebijakan umum . Yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang berwenang terhadap pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU nomor...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari cita-cita masa depan yang baik, tentu tidak lepas dari " perencanaan" ( dalam semua dimensinya, baik aspek kehidupan pribadi maupun antar pribadi). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah bagaimanakan peranan negara dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan memegang peranan sangat...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Igat Meliana, author
Tesis ini membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika wacana amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947 periode 2010 mdash;2016, yaitu tekanan Amerika Serikat, kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok dan ancaman Korea Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinamika wacana amandemen Pasal...
2017
T49432
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Angga Armada Yoga Shogama, author
ABSTRAK
Hukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak menjalankan fungsinya secara efektif, tetapi juga sering menimbulkan masalah dan memperkeruh masalah. Dilihat dari segi pembentukan hukum, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif Ilmu Peraturan perundang-undangan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Tatanusa, 2004
341.026 MAH
Buku Teks Universitas Indonesia Library
