Hasil Pencarian

Ditemukan 399 dokumen yang sesuai dengan query

Taufiqurrohman Syahuri, author

Hukum konstitusi: proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 serta perbandingannya dengan konstitusi negara lain di dunia

Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004

342.02 TAU h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sikumbang, Sony Maulana, author

Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945

Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muh Iqbal Romadhoni, author

Analisis kedudukan kantor staf presiden sebagai penunjang lembaga kepresidenan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = An analysis of the position of the presidential staff office (kantor staf presiden) as a state auxiliary body for presidential institution from the perspective of the indonesian constitutional law

Era reformasi ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada pesatnya perkembangan pembentukan lembaga-lembaga baru utamanya lembaga negara penunjang. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan presiden. Hal ini dilakukan demi menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien apalagi ditambah dengan kompleksitas permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrurrahman, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kranenburg, Roelof, 1880-, author

Ilmu negara: pembahasan buku Prof. Mr. R. Kranenburg = Algemene staatsleer

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

320.1 KRA i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putera Astomo, author

Ilmu negara

Depok: Rajawali Pers, 2021

320.1 PUT i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lubis, M. Solly, author

Ilmu negara

Bandung: Mandar Maju, 2014

320.1 LUB i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silalahi, Artha Debora, author

Konfigurasi kelembagaan BPKP dan BPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Depok: Rajawali Pers, 2022

342.02 SIL k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yunani Abiyoso, author

Pelaksanaan tugas Kepresidenan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT): Suatu tinjauan terhadap mekanisme pengisian jabatan Presiden dengan cara pemangkuan sementara di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S25436

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ucu Saepurridwan, author

Penerapan nilai-nilai Maqashid As-syari'ah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai representasi hubungan agama dan negara: sebuah analisis yuridis dan konsepsional = Application of Maqashid As-syari'ah values in the Constitution of Republik Indonesia year 1945 as a representation of relation of religion and state : a juridical and conceptual analysis

Relasi agama-negara dalam lanskap Indonesia sangat menarik dikaji. Isu dasar negara terutama Piagam Jakarta selalu penuh kontroversi. Proses akomodasi Islamisme dan nasionalisme sesungguhnya belum berakhir apalagi kita belum berhasil menciptakan sistem hukum yang sepenuhnya produk sendiri. Skripsi ini berbasis kajian kepustakaan yang memadukan sumber klasik dan kontemporer dalam upaya mencari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47275

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian