Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2008
S25348
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2010
S25472
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sitti Bulkis, author
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S25425
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sjachran Basah, author
Bandung: Alumni, 1989
342 SJA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
A. M. (Andi Mappetahang) Fatwa, 1939-, author
Jakarta: Kompas, 2009
342.03 FAT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Moh. Mahfud MD, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
342 MOH p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kevin Denowarsyah Widayaputra, author
ABSTRAK
Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...
Universitas Indonesia, 2014
S57691
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadya Demadevina, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...
Universitas Indonesia, 2015
S57693
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rimdan, author
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
347.012 RIM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana, author
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library