Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dalam perbandingannya dengan Senat di Amerika Serikat dan House of Lords di Inggris

Universitas Indonesia, 2008

S25348

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Pergeseran implementasi sistem Pemerintahan Presidensil setelah amandemen UUD NRI 1945

Universitas Indonesia, 2010

S25472

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sitti Bulkis, author

Dewan perwakilan rakyat di Indonesia studi dan analisis sebelum dan setelah perubahan UUD 1945

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25425

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sjachran Basah, author

Hukum tata negara perbandingan

Bandung: Alumni, 1989

342 SJA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. M. (Andi Mappetahang) Fatwa, 1939-, author

Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945

Jakarta: Kompas, 2009

342.03 FAT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Moh. Mahfud MD, author

Perdebatan hukum tata negara: pasca amandemen konstitusi

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

342 MOH p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rimdan, author

Kekuasaan kehakiman pasca-amandemen konstitusi

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

347.012 RIM k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sikumbang, Sony Maulana, author

Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945

Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian