Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query
Rizka Khaira, author
Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas Indonesia.
Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43767
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rita Triana Budiarti, author
Biography of Hamdan Zoelva, chairman of Indonesian Constitutional Court, 2013-2015...
Jakarta: Pusat Konstitusi Press, 2015
342 RIT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jimly Asshiddiqie, 1956-, author
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2008
342.02 JIM m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Stockmann, Petra, author
Jakarta; Berlin: Hanns Seidel Foundation; Watch Indonesia, 2007
342.02 STO n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, author
Jakarta: Rineka Cipta, 2006
342.02 DAU m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yanyan Endian, author
2005
T36607
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Siahaan, Maruarar, author
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
342.02 SIA u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harga Adi Prabawa, author
ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...
2016
S63196
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Guspita Arfina, author
ABSTRAK
Proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Firmansyah Arifin, author
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2008
342.02 FIR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
