Ditemukan 801 dokumen yang sesuai dengan query
Alam Setya, author
Dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT XY terdapat satu klausula yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dalam suatu perjanjian untuk menuntut pembatalan perjanjian. Pengesampingan suatu ketentuan hukum dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Saragih, Mondo Jaya, author
Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T45427
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Saragih, Mondo Jaya, author
Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irmatan, author
Perjanjian pembarongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Ada pun alasan penulis untuk memilih topik mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah karena akhir-akhir ini pembangunan sarana perhubungan seperti peningkatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elisabeth Oktavia, author
Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, Grace Angeline, author
Skripsi ini membahas mengenai pergantian sistem bagi hasil dalam Kontrak Bagi Hasil dalam indsutri Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Sebelumnya sistem bagi hasil yang digunakan adalah cost recovery kemudian diubah menjadi sistem gross split, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69281
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Himamul A`La, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69917
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nefaliana Rahma, author
Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transfer
yang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkan
adanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidak
diperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitian
ini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan Tingkat
Pengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadi
perbuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anindya Prasista, author
Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ersee Libert Yehezkiel, author
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Consumer Rights Act 2015 dan UK eIDAS...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
