Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query

Denny Wijaya, author

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi = Non-Conviction Based Asset Forfeiture to Restore State Financial Losses from Corruption.

ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Pratama Saputra, author

Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69366

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Suhariyanto, author

Model pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi di Indonesia = Model of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutapea, Putri Vera, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus : putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)= Corporate criminal liability in corruption on public procurement sector case study : verdict No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizki Ravin Rizal, author

[Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Pascarevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 = Performance Evaluation of the Corruption Eradication Commission After the Revision of Law Number 19 of 2019;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization;Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization, Prediktor Pemulihan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri pada Populasi Kardiomiopati Iskemik yang Menjalani Revaskularisasi Lengkap = Predictors of Left Ventricle Ejection Fraction Recovery in Ischemic Cardiomyopathy Patients Undergoing Complete Revascularization]

[Praktik korupsi semakin masif terjadi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Padahal telah banyak lembaga penegak hukum yang mengkampanyekan dan memberantas korupsi, salah satunya KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik atas KPK dan memberikan rekomendasi langkah strategis berdasarkan teori pengukuran kinerja, keagenan, kepercayaan publik...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, [2022, ]

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rhendra Kusuma, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict

ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mastra Liba, author

Lembaga kajian ilmiah koalisi masyarakat penggerak good governance (KOMPAGG) tentang hukum jadi penglima mampu mengatur tata pemerintahan yang baik (good governance) di negara kesatuan republik indonesia / Mastra Liba

Jakarta: Kompagg, 2005

352 MAS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Dzadit Taqwa, author

Kewenangan dewan perwakilan rakyat {DPR) dalam menggunakan hak angket (enquette) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) = The authority of the house of representatives in exercising right of inquiry upon the corruption eradication commission

ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahwan, author

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imam Akbar Wahyu Nuryamto, author

Analisis Permanence Principle (Prinsip Permanen) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies = Analysis of the Permanence Principle of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Based on the Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies

xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian