Hasil Pencarian

Ditemukan 303 dokumen yang sesuai dengan query

Pengalihan wewenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam lingkungan peradilan umum ditinjau dari asas sederhana, cepat daan biaya ringan

Dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa apabila keadaan suatu daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili perkara tersebut. Namun dalam KUHAP tidak disebutkan...

[Universitas Indonesia, ], 2005

S22139

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Badan penyelesaian sengketa pajak sebagai badan yang memutus sengketa pajak pada tingkat akhir

Universitas Indonesia, 2000

S23808

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keseimbangan kedudukan penuntut umum dengan terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Due Process of Law (studi kasus perkara pidana No. 821/Pid.B/2005/PN. JKT. UT)

Proses pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk dapat memutuskan suatu perkara pidana. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap putusan Pengadilan Negeri akan mempengaruhi pihak terdakwa dan keluarga bahkan dapat menimbulkan suatu rasa ketidakadilan bagi pihak yang diadili. Ketidakadilan dapat berupa terlalu cepatnya putusan diambil oleh...

Universitas Indonesia, 2007

S22035

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library