Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query
Agustinus Purnomo Hadi, author
Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang di sebut sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai suatu sistem, maka akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
New York: Praeger, 1976
364 CRI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dadan Hendrawan, author
ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya
perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang
administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung
pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat
undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya
ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan
menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman
bab...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39091
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author
ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38763
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Purwati, author
Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Barkan, Steven E., author
Boston: Jones and Bartlett, 2011
364 BAR f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ireland, Connie Estrada, author
New York, NY : McGraw-Hill, 2011
R 345.973 IRE d
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Roberson, Cliff, author
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008
345.73 ROB i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Adams, Thomas F.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980
364.973 Ada i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Treadwell, James, author
London: Sage, 2020
364 TRE c
Buku Teks Universitas Indonesia Library