Ditemukan 142 dokumen yang sesuai dengan query
Gatot Rianto
Jakarta: ICEL, 2007
344.046 GAT m III
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1989
344.046 IND l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Stephanus Munadjat Danusaputro, author
Jakarta: Binacipta, 1984
344.046 MUN b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Stephanus Munadjat Danusaputro, author
Jakarta: Binacipta, 1987
344.046 MUN b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
GBHN Tahun 1993 sebagai tindak lanjut dari GBHN sebelumnya tetap konsisten untuk menetapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan Nasional.
Penjabaran yuridis dari prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan lingkungan, di antaranya UU No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan...
JHYUNAND 4:6 (1997)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rangkuti, Siti Sundari, author
buku ini membahas tentanghukum lingkungan yang ada di indonesia maupun dunia dan kebijaksanaan lingkungan...
Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015
344.046 RAN h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
M. Said Saile, author
Jakarta : Restu Agung, 2003
344.046 SAI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nasichatun Asca, author
Kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup dalam pengelolaan B3 harus direncanakan dengan cermat karena merupakan bagian dari proses pembangunan industrialisasi. UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam UUPLH, mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam pasal 17 dan pasal 21.
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan B3, antara lain PP No.19/1994...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T19184
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Reza Satrio, author
Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizka Chairunnisa, author
Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
