Ditemukan 652 dokumen yang sesuai dengan query
Ritno Nursakti, author
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52462
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: MIPI, 2009
320.598 POL
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Christa Thresia Zefanya Rut Vaalova, author
Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kroef, Justus M. van der, author
Singapore: Asia Pacific Press, 1971
320.598 KRO i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
S. Pamudji, author
Jakarta: Bina Aksara, 1988
320.3 PAM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
S. Pamudji, author
Jakarta: Bina Aksara, 1989
320.958 PAM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
S. Pamudji, author
Jakarta: Bina Aksara, 1986
320.958 PAM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
S. Pamudji, author
Jakarta: Bina Aksara, 1985
320.958 PAM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fishta Ambarwati Suryaning, author
Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43339
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Gilang Sukmahavi, author
Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S53323
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
