Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 358 dokumen yang sesuai dengan query
cover
F. Sekar Widiarini, author
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memperhitungkan Bagian Harta Waris sebagai Dasar Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 178/Pdt.G/2018/PN Yyk) = Roles and Responsibilities of Notaries in Calculating Inheritance Shares as the Basis for Making Deeds of Separation and Distribution of Inheritance (Analysis of Yogyakarta District Court Decision Number 178/Pdt. G/2018/PN Yyk)
Pemisahan dan pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam sebuah pewarisan. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah objek waris tidak haruslah berada dalam keadaan terbagi untuk para Ahli Warisnya. Hal inilah yang membuah pemisahan dan pembagian harta warisan penting, karena para Ahli Waris haruslah segera melakukan pemisahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Namira Anindya, author
Penerapan Pasal 42 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor I = Implementation of Article 42 paragraph (4) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration at the Land Office of the Administrative City of North Jakarta and Bogor Regency Area I
Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yovita Pradita Abimanyu, author
Implikasi Hukum Akta Wasiat Terhadap Bagian Mutlak Para Ahli Waris yang Pembuatannya Didasarkan Pada Akta Kesepakatan Bersama dan Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tersebut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2020) = The Legal Implications of the Deed of Will for the Absolute Part of the Heirs whose Making is Based on the Deed of Mutual Agreement and Actions Against the Law of Notaries in Making the Deed of Will (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2020)
Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta wasiat oleh notaris seharusnya memperhatikan ketentuan asas legitime portie yang berlaku sebagai dasar dalam pembuatan akta wasiat tersebut. Hal ini karena setiap ahli waris harus menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga dapat memberikan kepastian bagi para ahli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rahimah Syamsi, author
Pembagian Harta Warisan Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.) = Distribution of Inherited Assets to Internal Joint Assets Polygamous Marriage (Study of Decision of the Second-level Religious High Court Number 39/PDT.G/2020/PTA.MTR.)
Salah satu permasalahan dalam perkawinan poligami adalah apabila suami yang meninggal pernah melakukan perceraian pada salah satu istrinya, namun harta bersamanya belum dibagi. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat belum mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami terutama dalam syariat Islam. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   >>