Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query

Chapman, R.J.K., author

Australian local government : the federal dimension

Sydney: George Allen and Unwin, 1984

352.094 CHA a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Oktoaji Kharissuhud, author

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39104

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bauzon, Leslie E.

Deficit government : Mexico and the Philippine situado, 1606-1804 / Leslie E. Bauzon

Tokya: Centre for East Asian Cultural Studies, 1981

338.91 BAU d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tax Law and development

Anyone working on tax policy for middle- and low-income countries will consider this book a must read. Economic globalization of capital markets and multinational corporations has overtaken the abilities of many countries to tax incomes of multinationals and individual residents. From extraction industries to fiscal federalism, the papers demonstrate the...

Northampton: Edward Elgar, 2013

343.04 TAX

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dewi Utari Hadi, author

Analisis collaborative governance dalam pembangunan mass rapid transit di Provinsi DKI Jakarta = Implementation of the collaborative governance model in mass rapid transit development in DKI Jakarta Province

ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maxwell, James A., author

Tax credits and intergovernmental fiscal relations

Washington, D.C. : Brookings Institution, 1962

336 MAX t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tristianto, author

Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia = Effect of decentralization on poverty in Indonesia

[ABSTRAK
Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non ? linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42296

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agranoff, Robert, author

Collaborating to manage : a primer for the public sector

Washington, DC: Georgetown University Pres, 2012

658.044 AGR c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fiscal decentralization in latin America / edited by Ricardo Lopez Murphy

Washington, D.C.: The John Hopkins University Press, 1995

332.6 FIS (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzi, author

Persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits atas penghasilan tertentu di Indonesia = Requirements for resident taxpayer from a contracting state to enjoy the treaty benefits of certain income in Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy);...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22193

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian