Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query

Himpunan peraturan perundang-undangan: peradilan tata usaha negara undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986

Bandung: Fokusmedia, 2004

342.06 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman: undang-undang no.14 tahun 1970 (L.N. 1970 no.7 T.L.N. no. 2951)

Djakarta : Intibuku Utama, 1971

347.01 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Urwatul Wutsqah, author

Pengaturan status dan kompensasi jabatan hakim untuk kesejahteraan hakim = Pengaturan status dan kompensasi jabatan hakim untuk kesejahteraan hakim

ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...

2013

T35514

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jelli Rita, author

Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum

Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T38073

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library