Hasil Pencarian

Ditemukan 122 dokumen yang sesuai dengan query

Lumbun, Topane Gayus, author

Menerobos goa hantu: peradilan indonesia

Jakarta: Business Information Services , 2004

347.01 LUM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Permasalahan hukum dalam putusan mahkamah agung nomor 2737 K/PDT/1997 dalam perkara wanprestasi dan putusan mahkamah agung no. 559 PK/PDT/2001 menganai perlaanan pihak ketiga atas sita eksekusi

Universitas Indonesia, 2007

S22435

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Porte, Gilles Andre de la

Recht en rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indie : handleiding bij de beoefening van het Nederlandsch-indische privaat - en strafrecht / Gilles Andre de la Porte

s-Gravenhage: N.V. Boekhandel VH. Geb. Belinfante, 1933

K 353.4 POR r

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Wildan Suyuthi, author

Panitera pengadilan : tugas, fungsi & tanggungjawab

Jakarta: Tatanusa, 2002

347.016 WIL p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Padalani, Jhon Thimotius, author

Mekanisme pengawasan KPK sebagai subsistem peradilan pidana = KPK supervision mechanism as criminal justice subsystem

Sistem peradilan pidana merupakan suatu komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan. Sistem ini terdiri dari KepolisianKejaksaan-Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja berdasarkan KUHAP. Salah satu tujuan KUHAP sendiri yaitu mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalam perkembangan lembaga KPK dibentuk dengan kewenangan yang besar yaitu penyelidikan, penyidikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51261

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan keputusan menteri kehakiman RI tahun 1996

Jakarta: Pengayoman, 2000

353.4 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Laura Anastasya Youningsih, author

Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (Studi kasus: gugatan citizen lawsuitt gerakan rakyat penyelamat blok cepu)

Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi disqualificatoir, eksepsi...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22578

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library