Hasil Pencarian

Ditemukan 214 dokumen yang sesuai dengan query

Defi Suyanti, author

Kuasa Untuk Meniual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris (Analisa Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 229 /PDT .Gi20 I 0/PN.JKT.UT ) = Atihorization To Sell In Tran,sition Landrights By ltlotary (Case oJ Anabtsis : North ,Jakarta District Court Decision hto. 229 i PDT.G / 201A ,/ P|'[.JKT.{-tT ) / Defi Suyanti

[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian...

2015

T43864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adelina Haratua, author

Pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional = Monitoring and evaluation land reform program in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program....

2017

S68572

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Siti Rumondang Bulan, author

Analisis yuridis terhadap praktek pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol oleh PT. Jasa Marga (PERSERO): Studi kasus: Jakarta outer ring road (JORR) di Jakarta Selatan

Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T19854

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmeang, Mulak Timbul, author

Tinjauan yuridis terhadap penerapan lembaga daluarsa berdasarkan undang-undang pokok agraria analisa putusan mahkamah agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012 = Judicial review of the application of the institution expired by the principal lows of agrarian analitis putusan mahkamah agung nomor 2773. K/Sip/Pdt/ 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Yoshua, author

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indri Khrisnavari, author

Tinjauan yuridis mengenai tanah sebagai jaminan kredit dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang mengatur hak jaminan atas tanah adalah hukum adat dengan lembaga jonggolan. Setelah berlakunya UUPA (24 September 1960 9 April 1996), hak jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan, dan diatur dengan Undang-undang (pasal 51 UUPA) . Selama Undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka melalui pasal 57,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20690

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Samosir, Heru Poppy, author

Urgensi Kebijakan Reforma Agraria: Studi Dampak Akses Tanah terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Petani = The Urgency of Agrarian Reform Policy: a Study of the Impact of Land Access on farmer's Household Expenditure

Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Fadli Robi, author

Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)

Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alif Vito Kurniawan, author

Industri Kelapa Sawit Sebagai Hambatan terhadap Upaya Redistribusi Lahan Dalam Program Reforma Agraria Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau = The Palm Oil Industry As An Obstacle To Land Redistribution Efforts In The Agrarian Reform Program In Siak District, Riau Province

Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan reforma agraria, telah mencanangkan Program Reforma Agraria yang difokuskan pada pendistribusian lahan kepada masyarakat. Upaya ini menghadapi tantangan yaitu ekspansi dari industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi semakin besar akibat dari kebutuhan energi global....

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Manglapus, Raul S., author

Land of bondage land of the free : social revolution in the Philippines

Manila: Solidaridad Publishing House, 1967

959.901 MAN l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian