Hasil Pencarian

Ditemukan 166 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Riza Kurniansyah, author

Aspek-aspek hukum tanah pada perjanjian sewa beli tanah sebagai perjanjian pra pengalihan hak atas tanah di industri 'X'

Perjanjian sewa—beli (huurkoop) adalah suatu perjanjian ciptaan praktek yang sudah diakui sah oleh Yurisprudensi. Perjanjian sewa-beli yang merupakan ciptaan praktek memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui hukum perjanjian B.W. menganut sistim terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 B.W. yang berbunyi " Semua perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995

S20668

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Novianti, author

Pembangunan rumah susun dan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Klender

Pemilikan secara individual bagian bangunan dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dengan berlakunya UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dikenal dengan nama UU Kondominium Indonesia. Kelembagaannya disebut Hak milik atas satuan rumah susun yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi juga hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20429

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kurnia Fajaryati, author

Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang : analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2093 K/PDT/2010 = Cancellation of mortgage as impact of law for reference right collateral installation of land that performed by unauthorized person : analysis of Supreme Court Decision no 2093 K/PDT/2010

Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvin Kusuma Putra, author

Keabsahan akta jual beli tanah yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf di belakangnya (kasus akta jual beli PPAT X di Tangerang dan PPAT Y di Bogor) = The validity of the deed of sale and purchase deed land has number with addition of letters in tow (case akta jual beli PPAT X in Tangerang and PPAT Y in Bogor)

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42451

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ramdhani, author

Analisis kualitas pelayanan pertanahan : Studi pada pelayanan sertifikasi tanah di kantor pertanahan Kota Bekasi Jawa Barat = Analysis of quality of land service : Study on services of land certification in land office of Bekasi West Java

[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah menurut 10 Dimensi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003 dan kaitannya terhadap ketahanan lembaga. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana masyarakat dan aparatur Kantor Pertanahan sebagai informannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian...

Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Santi, author

Tumpang Tindih Kepemilikan Akibat Pengalihan Tanah Beralaskan Surat Keterangan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137K/Pdt/2021) = Overlapping Ownership Due to Land Transfer Based on Information Land Letter (Study of Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021)

Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Valeri Allen Ghazian Soekarno, author

Analisis perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran hak atas tanah ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang pokok agraria : studi kasus Basilius Taroreh melawan Leonard A.J. Kaligis = Analysis on unlawful act in relation to the breach of rights over land pursuant to indonesian civil code and agrarian law : case study Basilius Taroreh against Leonard A.J. Kaligis

Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak atas tanah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai jual-beli tanah dan bangunan secara lisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Agraria. Kedua, pembahasan mengenai pengaturan daluarsa suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56688

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Das, S. K.

The torrens system in Malaya / S.K. Das

Malayan: Malayan Law Jounal, 1963

346.04 DAS t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Herman Hermit, author

Cara memperoleh sertifikat tanah hak milik, tanah negara dan tanah pemda: teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia

Bandung: Mandar Maju, 2004

346.04 HER c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marcivia Rahmani, author

Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang didasarkan pada penetapan peradilan : tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor 190/PDT.6/2011/PN.JKT.SEL = Maintenance of land registration data based on judicial decision : judicial review for District Court Decision No. 190/PDT.6/2011/PN.JKT.SEL

ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu...

2013

T32603

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian