Hasil Pencarian

Ditemukan 275 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan terhadap pengaturan tanah ulayat Minangkabau menurut ketentuan adat serta pelaksanaannya dewasa ini

Universitas Indonesia, 1990

S20376

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Utiek Rochmulyati, author

Masalah penyediaan tanah untuk wilayah pemukiman yang meliputi tanah makam penduduk (Studi Kasus Proyek bumi Bintaro Permai)

Universitas Indonesia, 1996

S20365

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Wanty Octavia Veronica, author

Peranan bukti pajak dalam pembuktian kepemilikan tanah bekas hak milik adat ( analisa kasus : pengalihan tanah hak milik adat, dalam perkara antara Saul Boimau dengan Dinas Kehutanan, Kupang-Nusa Tenggara Timur

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliani Praitno, author

Analisis yuridis pembuatan akta pengikatan jual beli tanah yang perbuatan hukum peralihan haknya didasarkan pada akta pengikatan jual beli tanah yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang sama = Judicial analysis on the passing of deed of conditional sale and purchase of land agreement, which the transfer of rights is based on the deed of conditional sale and purchase of land agreement executed by the same parties

ABSTRAK
Jual beli tanah dalam Hukum Adat adalah bersifat tunai, terang dan riil. Namun, dapat terjadi ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya para pihak membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu yang secara hukum belum mengalihkan hak atas tanah kepada calon pembeli. Akan tetapi, di dalam praktek terdapat notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan...

2012

T28690

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Catur Wulaningrum, author

Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37612

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Universitas Indonesia, 2010

S22483

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Farida Ariani, author

Tanggung jawab notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang didasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) : analisa Putusan PN. Meulaboh nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Mbo = Responsibility notary deed in making that is based on the statement of physical mastery sporadic : District court decision analysis Meulaboh number 03/Pdt.G/2012/PN.Mbo

Banyaknya kepemilikan tanah hasil konversi hak lama yang belum memiliki bukti yang diakui oleh Negara menimbulkan permasalahan sendiri. Oleh karena itu, bukti penguasaan fisik atas tanah dianggap sebagai salah satu solusi kepemilikan hak atas tanah. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T34849

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ferlyn Diana, author

Tinjauan asas Rechtsverwerking dan riwayat kepemilikan dalam menentukan hak kepemilikan yang sah atas tanah : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29 tahun 2010 = Review in principle of waiver Rechtsverwerking and ownership history for determining the ownership of title to land : a valid case study review of the Supreme Court Decision Number 29 of 2010

Tesis ini mendalami peran asas pelepasan hak (Rechtsverwerking) dibandingkan dengan kemampuan memaparkan riwayat kepemilikan tanah dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang tujuannya bersifat preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa asas Rechtsverwerking yang saat ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebaiknya segera dikuatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T38719

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Attiya Khaitami, author

Keabsahan kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PDT/2017 tahun 2017 = Legality of land title ownership of parties who exceeded land ownership limit by way of nominee arrangement analysis of supreme court decree Number 997 K/PDT/2017 of 2017

ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51068

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian