Ditemukan 315 dokumen yang sesuai dengan query
California: Duke Univ. Press, 1979
328.2 Leg
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Slamet Hariyanto
Surabaya: Hipotesa, 1997
328.3 SLA c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abdul Wahab, author
ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena
menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun
dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat
Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Pembatala undang-undang...
Universitas Indonesia, 2012
T29737
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jakarta:
2003
342.05 JAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhamad Kurnia, author
ABSTRAK
Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan (Constitutional Review)
dapat diuji melalui mekanisme uji materil di Mahkamah Konstitusi (judicial
review), di Dewan Perwakilan Rakyat (legislative review), dan oleh Eksekutif
(excecutive review). Untuk uji materil undang-undang dapat melalui 2 (dua)
mekanisme yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi dan legislative
review di DPR meskipun hasilnya berbeda. Apabila Mahkamah Konstitusi
membatalkan...
2013
T35424
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Columbus: Ohio State University Press, 2000
328.094 8 BEY
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik menyangkut substansi atau materi muatan Undang-Undang, maupun aspek prosedur pembentukan undang-undang. Dalam [erspektif pembentukan hukum, maka kewenangan MK merupakan suatu negative legislation, karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The impeachment system implemented in law no 32 of the year 2004 still uses representative mechanism with centralistic nature. The system is controvercial with direct democratic values. However, referendum can be used as an ideal legal mechanism imposed on the head of region impeachment...
JHUII 13:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga)...
Universitas Indonesia, 2011
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bambang Cipto, translator
Functions and the role of Dewan Perwakilan Rakyat, the Indonesian parliament; comparison with western parliament...
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
328.3 BAM d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
