Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tinjauan hukum terhadap penjaminan harta bersama tanpa persetujuan isteri (studi kasus putusan pengadilan negari Jakarta Pusat No. 246/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST)
Universitas Indonesia, 2006
S23942
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Delicia Gemma Syah Marita, author
Status harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan sebelum dilakukan pembagian harta : analisa putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn = Status of a property that is acquired after the end of a marriage before division of property settlement has been done : analysis of the Medan District Court Verdict Number 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah menggolongkan harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan, Bagaimana akibat hukum dari hata bersama yang belum dilakukan penyelesaian pembagian setelah putusnya perkawinan, dan Bagaimana...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49241
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Revialdi, author
Keabsahan pembebanan jaminan atas harta bersama analisis putusan nomor 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk dan putusan nomor 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi = The legitimacy of encumber collateral on marital property analysis of court decisions number 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk and number 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi
ABSTRAK
Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan guna antisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Yanto, author
Gugatan atas harta bersama akibat perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : analisis putusan No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.
Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1320
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Soekardi R Mangoendiwiryo, author
Tinjauan hukum harta perkawinan di Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tambah Gunawan, author
Tinjauan harta benda perkawinan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20885
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Dwi Iriyanti, author
Akibat Hukum Akta Jual Beli Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML) = Legal Deed of Sale And Purchase of Marital Properties Without Wife's Approval After Divorce (Study of Decision Number 14/Pid.B/2019/PN.PML)
Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Sumarjoko, author
Tinjauan yuridis mengenai harta bersama dalam hukum adat dan hukum Islam serta kedudukannya dalam pasal 37 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Lembaga harta bersama seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri. Lembaga ini juga dikenal dalam hukum adat sedangkan dalam hukum Islam ada dua pendapat mengenai harta tersebut, pendapat yang pertama tidak mengenal adanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21144
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Astuti, author
Tinjauan yuridis atas persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan hak tanggungan terhadap harta bersama : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, dan 1851 K/Pdt/1996, serta perbandingannya dengan Belanda = Juridical review of spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property : case study: Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, and 1851 K/Pdt/1996, and its comparison to Netherlands
Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44979
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Erna N. Christin, author
Kedudukan harta bersama dalam perkawinan terhadap tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meskipun menyebutkan dalam pasal 29-nya, bahwa suami isteri berhak mengatur harta kekayaan dalam perkawinan mereka menyimpang dari ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang perkawinan dengan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan tidak mengatur secara tegas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20895
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>