Ditemukan 189 dokumen yang sesuai dengan query
Iskandar J. Thayeb, author
ABSTRAK
Perumahan merupakan kebutuhan yang bersifat pokok bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Salah satu segi pembangunan perumahan yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia adalah pembangunan rumah susun, yaitu pembangunan bangunan tempat tinggal dan tempat usaha secara vertikal. Pembangunan rumah susun tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Asti Ardiani, author
Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Indra Wiguna, author
Pegadaian merupakan alternatif yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, karena meminjam dana di pegadaian tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti meminjam uang atau meminjam dana di Bank. Ada dua macam gadai di Indonesia, yaitu gadai konvensional dan gadai syari'ah. Bagaimana sistem penjaminan barang menurut gadai syari'ah (rahn) dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29310
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Miranti, author
Hipotik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Bank Tabungan Negara Sebagai Tinjauan, SKRIPSI, Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah hipotik atas satuan rumah susun dalam praktek pemberian kredit di bank, yaitu bagaimana tata cara pemberian kreditnya, bagaimana tata cara pembebanan hipotiknya, bagaimana roya hipotiknya dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20664
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Amantia Wuryandari, author
Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, maka lembaga perbankan mengalami perkembangan yang pesat pula. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan diantaranya di bidang moneter. Hal ini memberi dampak persaingan yang ketat di kalangan perbankan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam hal ini Bank Bumi Daya ikut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20658
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Manurung, Rista Q., author
Peran aktif lembaga perbankan menyalurkan dana masyarakat (kredit) sangat dibutuhkan dalam upaya memacu partisipasi sektor swasta menopang pertumbuhan ekonomi negara, Namun karena adanya paket peraturan likuiditas bank dari otoritas moneter, maka bankbank harus bekerja sama membentuk sindikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sejumlah besardana usaha. Sehubungan dengan hal itu, UU...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20675
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Ajeng Putu Dharmika Putri, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20676
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rini Puspita Sari, author
Sebagai salah satu bank komersial, Bank Rakyat Indonesia (Persero), seperti juga bank lainnya membuka kesempatan luas bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pinjaman untuk berbagai bidang. Namun demikian, masyarakat (nasabah) yang akan menjadi debitor tidak serta merta dapat langsung mendapakan pinjaman. Bagi mereka yang nantinya akan menjadi debitor harus terebih dahulu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21113
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irma Riyani, author
Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia berada dalam keterpurukan. Hal ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi nasional. Perbankan sebagai salah satu faktor penting pendukung sektor perekonomian juga sedang, berusaha untuk mengembalikan kembali performa mereka yang sempat menurun. Untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21135
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Noersari Handayani, author
Karena masalah yang menyangkut wanprestasi perjanjian pokok (kredit) dengan jaminan (bipotek) kapal masih langka sekali yang diselesaikan melalui badan peradilan (Pengadilan), dengan demikian sampai saat ini belum merupakan problema hukum yang menuntut pembahasan tersendiri (khusus) di lingkungan peradilan. Sehingga masalah hipotek kapal tidak berkembang seperti halnya hipotek pada umumnya (tanah).
...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S20302
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
