Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang partai politik / Sekjen DPR RI

Jakarta: Sekjen DPR, 2012

324.2 IND p I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Menegakkan kedaulatan rakyat tiga dasar partisipasi politik

Jakarta: 1806, 1998

324.23 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jakarta: Dharma Bhakti, 2003

324.602 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Songga Aurora Abadi, author

Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia = The Threshold Determination Mechanism for the Stability of Presidential Systems and Simple Multiparty Systems in Indonesia / Songga Aurora Abadi

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui secara kongkrit syarat-syarat penting terwujudnya pemerintahan presidensial yang efektif, melalui substansi kebijakan penetapan ambang batas yang berlaku di Indonesia, dan implikasi penetapan ambang batas terhadap...

2019

T55255

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Richard Loekito, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arteria Dahlan, author

Analisa yuridis penerapan sistem suara terbanyak dalam pemilihan umum calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai dampak atas putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 = Legal analysis of implementating about majority voters system in the candidate house of representatives of the republic of indonesia elections for impact on constitutional court decision No 22-24 PUU-VI/2008

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inkonstitusional, dikarenakan antara lain telah melanggar kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42215

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library