Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Ira Rasjid, author

Tinjauan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran warga negara Indonesia-warga negara Australia yang dilangsungkan di New South Wales-Australia = Review on prenuptial agreement of mixed marriage between Indonesia and Australia, where the wedding was held in New South Wales-Australia

Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33045

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arlene Agustina, author

Akibat Hukum Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent Pada Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor: 210/Pdt/2016/PT DKI) = The Cancellation of The Spousal Consent on The Binding of Personal Guarantees in Credit Agreements (Case Number: 210/PDT/2016/PT.DKI)

Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent terhadap pengikatan Jaminan Perseorangan atau yang dikenal sebagai Personal Guarantee dalam perjanjian kredit. Pada kasus ini suami isteri menikah setelah tahun 1974 tanpa adanya perjanjian kawin sehingga tunduk pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Hillman Mehaga S, author

Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban = TERMINATION OF THE CONTRACT BEFORE THE PERFORMANCE OF THE PARTY ANTICIPATES FAILURE OF IMPLEMENTATION OF LIABILITIES

Tesis ini membahas mengenai pengakhiran suatu perjanjian/kontrak dalam hal suatu pihak telah mengetahui bahwa dirinya akan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian/kontrak guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar apabila perjanjian/kontrak tersebut tetap berjalan. Dalam hukum perdata di Indonesia, pihak yang telah wanprestasi atau mengantisipasi bahwa dirinya akan gagal melaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeanita Adeline, author

Status hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan : analisis kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps = The legal status of preuptial agreement in accordance with Indonesian Civil Code and marriage statue : case analysis Number 69/Pdt.G/2010/PN.Dps

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32600

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Levina Pietra, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin yang belum diselesaikan terhadap perkawinan yang dilangsungkan terlebih dahulu (studi kasus putusan No. 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim) = The legal consequences of the unfinished prenuptial agreement in making towards a mariage that has been done first (case study of court verdict numner 201/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim)

Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52255

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nataya Fariza, author

Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made after marriage case study of supreme court verdict number 2901 K/PDT/2012

Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yohana Christin, author

Aspek perjanjian perkawinan dalam pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata = Aspect of the prenuptial agreement in inheritance according to indonesian civil code

[ABSTRAK
Terbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanya pewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidak didapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan...

2015

T44052

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristin Junaidi, author

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia: analisis kasus putusan Mahkamah Agung No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel = Prenuptial agreement in mixed marriage which held abroad and not registered in Indonesia case (analysis of supreme court decision No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel

[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45289

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvien, author

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (analisis kasus: putusan nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.) = Legal consequences of the marriage agreements that are not registered toward the third parties (analysis of court verdict number: 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn)

Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian