Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Yogyakarta: IRE Press, 2004
352 PRO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
JIP 33 (2010) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Prijono Tjiptoherijanto, 1948-, author
Otonomi daerah yang merupakan ciri dari Era Reformasi sejak tahun 1998; ternyata masih menyisakan persoalan yang dihadapi jajaran PNS. Diskriminasi dalam menuju jenjang jabatan bagi PNS perempuan masih dihadapi, bahkan dalam jajaran pemerintahan daerah. Tulisan yang diangkat dari hasil penelitian lapangan pada enam propinsi dan enam kabupaten/kota ini memberi arahan...
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN), 2010
350 CSJKM 4:2 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tulisan ini memaparkan bagaimana negara ikut melegalisasi tindak kekerasan dan deskriminasi terhadap perempuan atas nama agama, adat dan morlaitas pasca penerapan otonomi daerah. budaya patriarkhi dalam praktik budaya adat dan agama masih memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. perempuan dibebani segudang kewajiban dan minim hak. alih-alih perempuan sebagai simbol kesucian,...
390 JP 20:1(2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yang berati hukum itu merupakan manifestasi dari filsafat hidup, tata nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat dimana hukum-hukum itu berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Piter Abdullah, author
Yogyakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia, 2002
352.264 DAY
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Safri Nugraha, author
The development of democracy principles in Indonesia has promoted the policy of regional autonomy based on regional interest. The policy of regional autonomy needs to be supported by legal infrastructure in order to provide the certainty of the legal principle and justice value. In relation to the recent global development,...
2006
JHII-3-3-April2006-412
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ahmad Awaluddin Aras, author
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Blitar: Humas Kabupaten Blitar, 2000
959.82 HUR
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Pada bulan Juni 2006 adalah tepat satu tahun penyelenggaraan pemilihan (langsung) Kepala daerah sesuai Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah. Sejumlah kepala daerah (sekitar 200) tingkat kabupaten, kota maupun propinsi telah berhasil duduk sebagai kepala daerah masing-masing . Namun dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut telah terjadi "Aksi...
IKI 2:12 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
