Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Kevin Donahue Zega, author

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya setelah lahirnya Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana materiil sebagai salah satu pisau analisis, aparat...

2017

S68024

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Ali, author

Keterpurukan hukum di Indonesia : penyebab dan solusinya

Jakarta: Ghalia Indonesia , 2002

363.23 ACH k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Juwita Kayana, author

Opini publik sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana = Public opinion as a form of public participation in the law enforcement process in criminal justice system

Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajeng Kamaratih, author

Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana oleh penuntut umum ditinjau dari hukum pidana formil (studi kasus : peninjauan kembali terhadap Pollycarus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir)

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22065

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

B. Maria Erna E., author

Eksaminasi Publik Terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Dalam Kaitannya dengan Kemandirian Jaksa dalam Penuntutan dan kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam kondisi adanya tuduhan judicial corruption dalam lembaga peradilan karena kurang efektifnya sistem pengawasan intern maka digagaslah kegiatan pengawasan peradilan yang melibatkan langsung masyarakat dengan eksaminasi publik yang diprakarsai oleh organisasi non politik yang peduli terhadap peradilan di Indonesia antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Majelis Pemantau Peradilan Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T38058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Aminah, author

"Katakan tidak": panduan melawan mafia peradilan

Semarang: KP2KKN Jawa Tengah, 2006

340.3 SIT k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Fajrul Falaakh, author

Akar-akar mafia peradilan di Indonesia : masalah akuntabilitas penegak hukum

On accountability of police forces, lawyers, judges, and attorneys related to the issue of misconduct in court practices in Indonesia; collection of article...

Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009

340.309 MOH a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indra Wahyu Nugraha, author

Penerapan Sanksi Jabatan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Merangkap Sebagai PPAT (Analisa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/2016) = Law Enforcement by The Notary Supervisor Council Against a Notary who Concurrently as a PPAT (Analysis of Final Decision of The Notary Central Council Examiner Number 04/B/MPPN/VIII/2016)

Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52277

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stabilitas keamanan dan kepastian tegaknya hukum menjamin kesinambungan pembangunan nasional : catatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2018

320.9 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Heri Herdiansyah, author

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171PK/TUN/2016 = The Paradox of States Right to Control over Land Management Rights In Accordance with Judicial Review of Supreme Court Republic of Indonesia Number 171 PK / TUN / 2016

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian