Ditemukan 10273 dokumen yang sesuai dengan query
Nasution, Sjahril, author
Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi berbagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S242
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
The scheme of checks and balances in the process of legislation in various countries, experienced a shift after judical review accommodated. Legislation does not only involve exeecutive institutions and the parliament bbut also the judiciary. Judicial review is a channel for the expression of public dissent against the decision taken...
Bandung: Universitas Indonesia,
342 LRJ
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Christine S.T. Kansil, author
Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
320.5 KAN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nasution, Muhammad Fadli, author
ABSTRAK
Siapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukum
order adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuah
atau karakter norma-menerapkan, semua
akhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuah
organ, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentu
fungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh ia
melakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semua
individu yang benar-benar...
Universitas Indonesia, 2007
T37050
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagai infrastruktur termasuk didalamnya adalah pembangunan jalan tol, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Hal ini seringkali tidak dapat dihindari namun tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi perlu...
Universitas Indonesia, 2011
S485
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sita jaminan merupakan suatu tindakan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berperkara berlangsung terlebih dahulu disita. Maksud dari barang tersebut disita adalah agar tidak dialihkan kepada pihak lain. Namun ada kalanya suatu sita jaminan diletakkan pada...
Universitas Indonesia, 2011
S478
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dalam PKP2B dan perjanjian subkontraktor dari PKP2B, para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menentukan ketentuan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi. arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang memerlukan persetujuan para pihak. Pada dasarnya, konsep arbitrase adalah proses konsensual. Namun demikian,...
Universitas Indonesia, 2011
S472
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan....
Universitas Indonesia, 2011
S471
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Imansyah Lase, author
Utusan Daerah ada pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Utusan Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya. Utusan Daerah sebagai representasi dari suatu daerah dibentuk dalam rangka...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S286
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara...
Universitas Indonesia, 2011
S304
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
