Hasil Pencarian

Ditemukan 777 dokumen yang sesuai dengan query

Vidya Prahassacitta, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi dalam tindak pidana korupsi: studi kasus perkara tindak pidana korupsi sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia = Corporate's criminal responsibility of affiliated party within criminal act of coruption: case study corruption of administration system of legal entity at ministry of law and human rights Republic of Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26647

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Swasti Widita, author

Pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajiban dalam hal pembuatan akta pendirian yayasan (studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/MJ.PPN/Xll/2014) = Notary violation against the obligations deed of establishment foundation (case study of central notary examination council MPPN decision dated December 17-2014 number 05/B/MJ/PPN/Xl/2014)

Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45898

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aisyah Uswatun Riesyar, author

Tanggung jawab notaris terhadap cacat yuridis akta perjanjian kerja sama. Studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor:02/Pts/Mj/Pwn.Prov.Riau/XI/2012 = Notary's responsibility towards juridical defect of the cooperation deed. Case study on the region supervisor council Nomor:02/Pts/Mj/Pwn.Prov.Riau/XI/2012

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Apabila prosedur dalam pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reece Mawahyuningsih, author

Tanggungjawab notaris dan akibat hukum atas pemalsuan akta yang dibuatnya. Studi kasus putusan pengadilan negeri tanggal 26 maret 2013 nomor 40/pid.b/2013/pn.lsm = Responsibility and consequences law notary deed made against counterfeiting. Case study of lhokseumawe district court dated 26th march 2013 with rulling number 40 pid b 2013 pn lsm

Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44851

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sabungan, Setiawan Y., author

Atribusi pertanggungjawaban terhadap negara atas tindakan individu non-negara: Studi kasus Bosnia vs Serbia

Dalam situasi seperti apa hukum internasional harus menyalahkan negara atas tindakan individu non-negara? Walaupun negara pada umumnya tidak bertanggungjawab atas tindakan aktor non-negara, telah ditentukan bahwa tindakan agennya dapat diatribusikan ke negara tersebut. Yaitu tindakan yang hanya berpura-pura sebagai aktor privat dan cukup terhubungnya tindakan tersebut dengan pelaksanaan kekuasaan publik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S26240

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rizky Adhitya Ramadhan, author

Keberpihakan Notaris Dalam Pembuatan Akta PPJB Yang Mengandung Unsur Cacat Kehendak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 767/Pdt/2017/Pt.DKI tanggal 5 Juli 2017) = Determination of Public Notary in Preparing Deed of Condition Sale and Purchase Agreement Which Containing Miss Understanding Element Based on Ethical Code of Public Notary (Analytic of Verdict Number 767/Pdt/2017/PT.DKI dated 5 Juli 2017)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli tanah, namun oleh karena hukum agraria kita memakai sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52276

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stella Marissa Febriani, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu (studi kasus putusan pengadilan negeri Nomor : 325/PDT.G/2010/PN.SMG) = Responsibilities of the notary to the creation of the authentic is based on fake specification (case study district court's decision No.325/PDT.G/2010/PN.SMG)

Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45555

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Gunawan Alif, author

Cagak Sawita Rupa

Buku ini berisi mengenai kiat baik bertetangga, pemahaman dan peraturan mengenai CSR, merancang inisiatif CSR Strategis, Laporan dari Garis depan, dan pilar beragam pengabdian...

Jakarta: Jakarta Baru, 2016

658.408 GUN g

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sri Ratna M Rifai, author

Analisis tugas dan tanggungjawab unit pengendalian gratifikasi (UPG) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan = Analysis of duties and responsibilities of unit pengendalian gratifikasi (UPG) in General Inspectorate of Ministry of Transportation

ABSTRAK<>br> Laporan magang ini membahas tentang analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Itjen Kemenhub . Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah observasi dan wawancara. Hasil analisis dalam laporan magang ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Itjen Kemenhub telah melaksanakan...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Rismawati, author

Konsep corporate spiritual responsibility: menggagas konsep csr ber-tuhan

Depok: Rajawali Press, 2020

370.115 RIS k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian