Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 205 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nani Nurdiana, author
ABSTRAK
Salah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan Undang Undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964, karena peraturan perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan juga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha Pengusaha yang termasuk sebagai Pengusaha Kena...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anggraeni Srihartati, author
Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45017
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyudi Ramadhani, author
ABSTRAK
Skripsi ini akan menggambarkan dan membahas pelaksanaan sistim self assessment dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia. Dalam pembahasannya akan ditinjau terhadap tiga unsur, yaitu kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan pemeriksaan serta hubungan keduanya dengan penerima pajak. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, melalui pengumpulan data berupa studi kepustakaan yakni telaah terhadap buku maupun dokumen...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Albertus Kuntho Darpito, author
Tingginya target penerimaan pajak tahun 2015 dan tidak tercapainya target penerimaan dalam kurun lima tahun terakhir membuat Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan langkah-langkah pembaruan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2015. Salah satunya adalah dilakukannya pemisahan atas fungsi pelayanan dan pengawasan yang diberikan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengatasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61859
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizki Aditya, author
Skripsi ini membahas mengenai implikasi sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi diterapkannya sistem pemajakan territorial terhadap Wajib Pajak orang pribadi, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang dilatar belakangi oleh adanya wacana pemerintah untuk menerapkan sistem pemajakan territorial bagi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yesaya Miarsa Nugraha, author
Skripsi ini membahas tentang bagaimana persepsi wajib pajak di Desa Industri Pulogadung Kecil, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tentang kebijakan perpajakan penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Judul penelitian ini diambil karena pentingnya UMKM bagi pertumbuhan Indonesia baik dari segi pajak dan ekonomi. Skripsi ini menggunakan pendekatan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dahayu Nandira, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dian Lestari, author
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Risaria Syaputri, author
Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25965
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Arik Sutiawan, author
Pelayanan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan tidak hanya pada perusahaan yang berorientasi pada profit tetapi juga instansi pemerintah. Pada umumnya masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah perlu dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Direktorat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45503
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library