Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query

Ni Wayan Nagining Sidiandhi, author

Jual beli tanah milik dalam hal kuasa penjual tidak berwenang menerima pembayaran (analisa putusan pengadilan negeri Denpasar N0.261/Pdt.G/1998/PN.Dps tanggal 3 juni 1999

2010

T27398

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Pedoman pelaksanaan U.U.P.A dan tata cara penjabat pembuat akta tanah

Bandung: Alumni, 1985

346.040 25 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara penjabat pembuat akta tanah

Bandung: Alumni, 1982

346.040 25 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Pendaftaran tanah di Indonesia : berdasarkan P. P. 24 tahun 1997 dilengkapi dengan peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah (P. P. 37 tahun 1998)

Bandung: Mandar Maju, 1999, 2009

346.043 2 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Bunga rampai : hukum agraria serta landreform

Bandung: Mandar Maju, 1985

364.044 PAR b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wening Mahardiyani, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam jual beli tanah antara ayah kandung dengan anak : Putusan Mahkamah Agung nomor 1513 K/PDT/2000 tanggal 31 Agustus 2007 = The role of land deed officer for sale and purchase agreement between father and his child : Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1513 K/PDT/2000 dated August 31st 2007

Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32687

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Pendaftaran tanah di Indonesia

Bandung: [publisher not identified], 1994

346.04 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Enrico Herinanto Tanzil, author

Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53521

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Syaferli, author

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 75/PDT/2018/PT. YYK = Notary / PPAT as a people who breach of contract in a cooperation agreement letter to study the responsibilities in that position: analysis of High Court decision in Yogya number 75/PDT/2018/PT. YYK

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Ada 2 rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54542

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfanisa, author

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48705

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian