Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query

Andri Setiawan, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang mengandung kepalsuan intelektual dan materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019) = The responsibilities of land deed making officials on the sale and purchase deed containing intellectual and material forgery (A Case Study of The Supreme Court Verdict No.1143/K/Pid/2019).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan banyak menemukan para pihak sebagai penghadap yang menerangkan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya untuk dimuat dalam suatu akta. Berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik adalah kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, pada dasarnya kedua bentuk kepalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Colin Effendi, author

Penyalahgunaan keadaan perjanjian jual beli dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3406K/Pdt/2019 = Abuse of circumstances in the making of the sale and purchase deed Supreme Court Decision Number 3406K/Pdt/2019

Seiring perkembangan hukum, putusan pengadilan seringkali dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang terindikasi penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3406K/PDT/2019. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 022/2011 yang dibuat berdasarkan berdasarkan penyalahgunaan keadaaan dan peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Simon, author

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Hibah Tanah dan Hibah Saham Kepada Warga Negara Asing Ditinjau dari Peraturan, Kode Etik Notaris dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah = Responsibility of Notary Land Deed Officer Against Deed of Land Grant and Share Grant to Foreign Citizen Reviewed from Regulation Notary Code of Ethics and Land Deed Officer Code of Ethics

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk bekerja secara seksama. Seksama berarti bahwa ia harus cermat dan teliti baik sebelum pembuatan akta, pada pembuatan akta dan setelah selesai pembuatan akta. Notaris harus seksama memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap masalah yang dihadapi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48149

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azmya Naufillia N, author

Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Nomor 165PK/PDT/2022) = Binding of Mortgage Rights on Land as Guarantees Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Decision Number 165PK/PDT/2022)

Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarifah Dalilah Albar, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI) = Legal Protection For Land Owners Due To Protection Of Personal Data Based PP 24 Of 1997 And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data (Analysis Of Decision Of The High Court Number 317/PDT/2020/PT DKI

Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prima Dienta Putra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah Letter C Yang Tidak Diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PDT/2021) = Responsibilities of Land Deed Officials for Letter C Land Sale and Purchase Deeds That Are Not Measured by the Surabaya City Land Office (Study of Supreme Court Decision Number 71 PK/PDT/2021)

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Normandiah Riza, author

Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Universitas Indonesia, 2002

T36395

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rita Triastuti, author

Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Atas Akta yang Dibuatnya pada Penawaran Umum Saham

Universitas Indonesia, 2002

T36406

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian