Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Sunarno Adiprasetyo Paidjo, author

Analisis penerapan e-SPT Direktorat Jenderal Pajak dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok = Analysis of the application of e-SPT of the Directorate General of Taxationand it s impact on tax compliance a case study in Tanjung Priok tax office

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S56866

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Faisal Reza, author

Analisis implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta = Analysis of the implementation of local tax collection policies on the sale of food and beverages at entertainment places in DKI Jakarta

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faris Prasetyo Makarim, author

Analisis kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 = Analisys on taxable entrepreneur's tax obligation certainty based on Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure : case study on Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XIV/2016

Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

An Nisaa'FItri Ratnasari, author

Analisis Dualitas Putusan Sengketa Pajak atas Agunan Yang Diambil Alih dan Aspek Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of the Duality of Tax Dispute Decisions on Foreclosed Collateral and Aspect of Legal Certainty Post Law on Harmonization of Tax Regulations

Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Retriani Damesysca Lumban, author

Kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia : perbandingan undang-undang penanaman modal antara Indonesia dan Vietnam = The legal certainty of foreign investment in Indonesia : the comparison of investment laws between Indonesia and Vietnam

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lisa Fransiska, author

Analisis kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan usaha milik negara masuk bursa (studi pada PT. ABC Persero Tbk) = Analysis of the legal certainty of article 25 income tax treatment for the go public state owned enterprise taxpayer (study to PT. ABC Persero Tbk)

[ABSTRAK Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi...

[, ], 2014

S55641

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keisha Anissa Putri Salman, author

Analisis kebijakan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 126 tahun 2017 ditinjau dari asas certainty, revenue productivity, kepatuhan dan pengawasan = Analysis of DKI Jakarta Governor regulation number 126 of 2017 based on certainty, revenue productivity, tax compliance and tax control principles

Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini,...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra, author

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian