Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Sidabutar, Johannes Eko S. Junior, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan MK Nomor 21/Puu-Xiv/2016 terkait permufakatan jahat delik korupsi: studi putusan kasasi No. 168 K/Pid.Sus/2011 = The analysis of Indonesian constitutional court verdict number 21/Puu-Xiv/2016 related to the conspiracy of corruption crime: study case: Indonesian supreme court verdict number 168 K/Pid.Sus/2011

ABSTRAK
Topik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang diajukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak...

2017

S70154

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Surempi Rahardjo, author

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus

ABSTRAK
Korupsi sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dan telah merajalela di bumi Indonesia sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Baru sekarang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum yang setimpal dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Pemerintah dalam menghadapi tindak pidana korupsi, telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Soeprapto, author

Proses hukum acara pemeriksaan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiffany Valencya, author

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 152PK/PID.SU/2010) = Director s responsibility in corruption crime case study of supreme court verdict no 152PK/PID.SUS/2010)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42176

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsa Primadita, author

Analisis occupational criminal behavior system dalam kasus tindak pidana korupsi kredit macet pengadaan pesawat oleh bank DKI = Occupational criminal behavior system analysis in corruption case of procedure of loan procurement by bank DKI

ABSTRAK<>br> Artikel ini akan membahas kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat yang menyebabkan kredit macet oleh Bank DKI, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Kasus ini bermula dari debitur yang mengajukan kredit dan orang ndash; orang dalam Bank DKI yang melakukan tindakan curang. Didalam uraian data yang menjelaskan kasus tersebut dilihat...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Aletheia Christy, author

Unsur "merugikan keuangan Negara" pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip dual criminality = The element of harm the state finance in article 2 paragraph (1) and article 3 of the anti corruption eradication act from the prespective of dual criminality principle / Aletheia Christy Hutabarat

ABSTRAK
Tindak pidana korupsi sekarang ini sedang marak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi kadang pelakunya melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri sehingga untuk penuntasan kasus diperlukan kerja sama internasional, yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian