Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Verra Donna Rastyana Pritasari, author

Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta

Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Sehingga untuk meningkatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rohana Frieta, author

Peranan hukum dalam pelaksanaan putusan perkara pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agustina Agung Untari, author

Tanggung jawab hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

Pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator dimaksudkan sebagai pelaksana dari putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Namun, pengaturan mengenai tugas dan wewenangan Hakim Pengawas pasca putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan dan sejauh mana pelaksanaan tugas Hakim Pengawas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T19860

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Galuh Citra Nugraheni, author

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui putusan pengadilan = Law enforcement on money laundering through court decisions

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35433

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wendy Emaliana, author

Penerapan kompilasi hukum islam (KHI) dalam putusan hakim pada kasus kewarisan islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Timur = The application of islamic law compilation in judge decision at islamic heritance case at South Jakarta Religion Court, Central Jakarta Religion Court, and East Jakarta Religion Court

Kewarisan merupakan salah satu hal terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan Peraturan yang mengatur mengenai Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang peraturan pelaksanannya terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 254/1991. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan ijtihad para ulama dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31295

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Indra Himawan Adlan, author

Analisis fakta yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak pertambahan nilai atas diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali pada perusahaan pembiayaan studi dari sudut pandang manajemen sengketa pajak = Analysis of facts underlying judge s verdict in resolving dispute of value added tax on insurance discounts and sale of repossessed goods at finance company study of tax dispute management perspective

Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S63331

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Adieniyatu Salwa, author

Jumlah Anggota Kelompok Yang Efisien Dalam Gugatan Class Action Di Indonesia dan Australia = Efficient Class Members in Class Action Lawsuit in Indonesia and Australia

Penelitian ini dilakukan dengan melihat maraknya gugatan yang diajukan melalui gugatan class action, namun dari gugatan tersebut terdapat beberapa gugatan yang ditolak oleh hakim karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi seperti jumlah anggota kelompok. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sisilya, author

Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan = Determination of Curatele Based on Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law No. 17 of 2023 concerning Health

Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan orang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Iqbal Riza Prakasa, author

Konsekuensi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rupslb PT TMS yang dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Kdi jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Kdi) = Statement Deed`s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders` Resolution PT TMS Made Unlawfully (Analysis of Kendari District Court`s Verdict Number 83/Pdt.G/2020/PN.Kdi in Conjunction with Verdict Number 102/Pid.B/2021/PN.Kdi)

Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Heru Anggoro, author

Kebebasan Hakim untuk Menyimpang dari Ancaman Pidana Minimum yang Ditetapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Universitas Indonesia, 2007

T36238

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian