Ditemukan 6875 dokumen yang sesuai dengan query
Meskipun Konsorsium Ilmu Hukum telah memberikan pengakuan terhadap mata kuliah "Teori Hukum" dan menjadikannya mata kuliah wajib pad Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum baik pada S2 maupun S3 namun materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini masih sering berbeda antara Program Pascasarjana suatu universitas dengan universitas lainnya. Akibatnya penyajian...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 1-21, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utan pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 22-28, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-22
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Penulrlf artikel ini, mengulas masalah delik
perzinahan dalam tinjauan KUHP serta per-
kembangannya. Hasbullah sangar mencemas-
kan maraknya prostitusi di lndonesia terutama
di kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa
berkembang dengan pesat karena prostitusi telah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis"
yang menguntungkan. Penulis berpendapat
bahwa ketentuan hukum tentang perzinahan
harus diperbaharui dan harus benar-benar mencerminkan aspirasi...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 27-38, 1996
HUPE-26-1-Feb1996-27
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pajak sebagai suatu sumber oenghasilannegara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakt untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 2 April 1996 : 125-135, 1996
HUPE-26-2-Apr1996-125
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Masalah prostitusi, menurut penulis artikel ini, senantiasa mengundang perdebatan. Dalam konteks krimonologi, prostitusi sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, atau "victimless crime". Namun, Topo senantiasa mepertanyakan apakah memang benar pemahamannya demikian. Di Indonesia, masalah prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 296). Penulis mengharapkan agara ancaman hukuman bagi pelaku...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 4 Agustus 1996 : 325-333, 1996
HUPE-26-4-Agt1996-325
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Peter Mahmud Marzuki, author
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
340 PET p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Purba, Victor, author
Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang baru diberlakukan disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Hal ini dianggap baik karena di waktu yang lalu, seolah-olah kesempatan berusaha telah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Namin demikian, hal itu tidak terlalu tepat. Untuk sebagian kecil mungkin terjadi, apalagi untuk usaha pemerintah (BUMN) telah melakukan...
Hukum dan Pembangunan, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-112
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Terdiri dari Jilid 1 A dan 1 ...
Jakarta: Tatanusa, 2005
342.02 RUJ
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ari Wahyudi Hertanto, author
Jakarta : Rizkita, 2010
346.07 ARI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ida Bagus Wyasa Putra, compiler
Bandung: Refika Aditama, 2008
346.07 IDA a
Buku Teks Universitas Indonesia Library