Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Taufik Nur Romadhon, author

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62083

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erna Hasanah, author

Kualitas pelayanan penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi = Quality of service for settling disputes regional head election dispute in the Constitutional Court Republic Of Indonesia

Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T44958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fakhry Amin, author

Pemberhentian kepala daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia = Dismissal of head of region as public officials by council in Indonesian / Fakhry Amin

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39221

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fera Belinda, author

Penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah : studi kasus kasus dugaaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg = Investigation into the corruption case of a regional head a case study of the alleged pipelines corruption case that implicated Bali's Karangasem Regent I Wayan Geredeg

[ABSTRAK
Tesis ini membahas proses penegakan hukum oleh Subdit III Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah (studi kasus : kasus dugaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg). Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyidikan kasus korupsi pipanisasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aqidatul Izza Zain, author

Masyarakat Adat Dan Pemilu: Praktik Jual Beli Suara Di Komunitas Masyarakat Adat Kesu'Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 = Indigenous Peoples and Elections: Vote Buying Practices in the Kesu' Indigenous Community of North Toraja Regency in the 2020 Regional Head Election

Penelitian ini menganalisis praktik jual beli suara di komunitas masyarakat adat Kesu’ pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2020. Kemudian bagaimana praktik jual beli suara berdampak pada hancurnya praktik adat ma’ kombongan sebagai demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran klientelistik Aspinall dan Berenschot (2019)....

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi, author

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Haura Klarisa Tiffany, author

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga online single submission pada perizinan yang menjadi kewenangan kepala daerah = The Authority to issue business licenses through online single submission institution on licenses authorized by the regional head / Haura Klarisa Tiffany

ABSTRAK
Pada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, Ahmad Iskandar, author

Pengelolaan kawasan khusus dan legalitas penetapan kepala daerah sebagai ex-officio di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam = Management of special zones and legality of designating regional heads as ex-officio in the free trade zone and free port of Batam.

Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian