Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Sulthan Arib Fidianto, author

Perbandingan Konstitusi Afghanistan, Iran, dan Pakistan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dengan Sistem di Indonesia = Comparison of the Constitutions of Afghanistan, Iran and Pakistan in Resolving Disputes on the Authority of State Institutions with the Indonesian System

Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Qurrata Ayuni, author

Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945

Jakarta: UI Publishing, 2024

342 QUR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ali Masykur Musa, author

Eksistensi badan pemeriksa keuangan republik Indonesia dalam sistem presidensil / Ali Masykur Musa

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta. ...

2018: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 11 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Adi Sulistyo, author

Kajian yuridis investasi terhadap pendirian perguruan tinggi lembaga negara lain di Indonesia = Investment legal review on the establishment of foreign universities in Indonesia

Penelitian ini mengarah pada pendirian institusi pendidikan tinggi asing di Indonesia melalui konsep hukum investasi serta mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini mengidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu diantaranya terkait dengan kajian hukum investasi secara umum, disparitas antara perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi lembaga negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32779

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggarani Utami Dewi, author

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suha Qoriroh, author

Gagasan Integrasi Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia = The Idea of Integrating the Authority of Corruption Eradication Institutions in Indonesia

Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihite, Rionaldo Fernandez, author

Analisis yuridis kedudukan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam penegakan hukum persaingan dikaitkan dengan sistem peradilan administratif di Indonesia = Juridical analysis position and authority of commission for supervision of business competition in law enforcement competition with administrative judicial system in Indonesia

Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47588

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasri Puspita Ainun, author

Kedudukan hukum kementerian negara dalam sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi = Legal standing of ministry of state on settlement disputes of authorities of state institutions by the constitutional court

Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Rosyid Al Atok, 1962-, author

Implikasi Perubahan Bahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Lembaga Kekuasaan Antar Lembaga-Lembaga Negara

Universitas Indonesia, 2002

T36378

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian