Hasil Pencarian

Ditemukan 254 dokumen yang sesuai dengan query

Yayah Yarotul Salamah, author

Mediasi dalam proses beracara di pengadilan : studi mengenai mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan Mahkamah Agung RI

ABSTRACT
Integrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the...

Depok: 2009

D1077

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pada mahkamah agung buku III organisasi dan administrasi

Jakarta: JICA, 2006

347.013 IND p III

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ega Windratno, author

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap pengelolaan koperasi di Indonesia = The effects of Constitutional Court decision Number 28/PUU-XI/2013 on reviewing Law Number 17 year 2012 on Cooperative towards cooperative governance in Indonesia

[ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah mencabut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang dipertimbangkan Mahkamah yaitu tentang badan usaha Koperasi, tata kelola organisasi, dan permodalan. Daalm beberapa bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mendasarkan pertimbangannya pada argumentasi hukum yang kuat yang memberikan pengaruh terhadap semakin hilangnya atau semakin kaburnya tujuan...

2015

T42870

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Farhani, author

Pemberatan hukuman oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi = Punishment weighting by the supreme court in the case of corruption

[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...

2015

T43101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan,...

2006

D608

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nia Anzolla, author

Analisis putusan Mahkamah Agung atas pajak penghasilan jasa pelayaran luar negeri: studi kasus PT X = Analysis of supreme court's decision on income tax of foreign shipping company: case study of X corp

ABSTRAK
Kapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh...

[;;, , ]: 2017

S67409

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010

MK-Pdf

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Mengembalikan khitah komisi yudisial sebagai pengawas eksternal hakim

Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Abraham Dastin, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 terhadap titel eksekutorial jaminan fidusia di Indonesia = Implications of the Decision of the Constitutional Court No.18/ PUU-XVII / 2019 on the Executorial Title of Fiduciary Guarantee in Indonesia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yanuar Arif Wibowo, author

Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009

Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian