Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Irena Revin, author
Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Pelaksanaan Lelang Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Yang Cacat Yuridis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Bgr) = Legal Protection for Financing Institutions for Conducting Auctions that have been Canceled by a District Court Decision Based on the Sale and Purchase Deed of Defective Land (Study of Bogor District Court Decision Number 57/Pdt.G/2018/ PN.Bgr)
Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elina Kartini, author
Akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran jual beli (Analisis kasus akta jual beli nomor 499/13/Cipondoh/JB/l987) = Legal consequences of unregistered sale and purchase transaction (Case analysis of sale and purchase deed number 499/13/Cipondoh/JB/l987)
Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25997
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ponco Nugroho, author
Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 102/PID/2017/PT.YKK = Responsibilities of the Notary/PPAT Against the Sale and Purchase Deed That Contradicts the Will of the Parties to Make Grants : Case Study High Court Yogyakarta of Decision Number 102/ PID/ 2017/PT.YKK
Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53730
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kemuning Senja Ramadana, author
Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris/PPAT = Juridical analysis on crime of counterfeiting letter in an authentic deed ducted by notary/PPAT
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47330
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Bagas Suristyo, author
Akibat Hukum Serta Peran Majelis Pembina Dan Pengawas PPAT Daerah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019) = Legal Consequences and the Role of Regional PPAT Supervisory and Directory Council for Sale and Purchase Deeds Made Without the Approval of Land Rights Owners (Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019)
Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Menuju Tertib Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan
Depok: PT Raja Buana Pusaka, 2022
346.04 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Trijono Rudy Laksono, author
Pengaruh pelaksanaan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19621
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Irdasari, author
Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2
Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Irdasari, author
Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2
Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Issabella Marchelina, author
Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)
Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   >>