Ditemukan 145 dokumen yang sesuai dengan query
Mey Lina Hamid, author
Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mey Lina Hamid, author
Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bella Novita, author
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Di dalam aturan ini diatur mengenai pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book, penerapan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Alifia Qhoiriyah, author
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu berupa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, salah satunya ekspor minyak kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marycha Puspitasari, author
Perubahan utama ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah terkait perluasan basis PPN. Salah satunya pengurangan obyek yang tidak dikenakan, sebagian diantaranya jasa pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPN sebelum dan sesudah UU HPP serta jika dilakukan simulasi di sisi pengeluaran. Dengan mikrosimulasi dan data...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Immawan Sidqi Alhakim, author
Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Immawan Sidqi Alhakim, author
Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Immawan Sidqi Alhakim, author
Seiring perkembangan teknologi data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Terkait perkembangan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia, namun Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator kebijakan tingkat pusat dalam implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong serta memberikan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Widi Astuti Ari Setiyaningsih, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Putri Rahmaddani, author
Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
